KILASRIAU.com — Anggota DPD RI Drs H Gafar Usman orangnya memang amanah dan memiliki konsistensi yang tinggi. Hal itu ditunjukan, ketika beberapa waktu reses di Kabupaten Indragiri Hilir ada  aspirasi masyarakat tentang anjlok harga kelapa dan kopra, langsung disikapinya.

Selasa (15/1/2019) bertempat di kantor Sekretariat DPD Republik Indonesia Provinsi Riau, anggota senator Republik Indonesia itu, mengadakan rapat kerja  dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Inhil dan Provinsi Riau.

Tampak hadir, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provini Riau, Yulmirianti Moesa, Dinas Perkebunan dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau, tokoh masyarakat Inhil Salamon Hadi.
     
Gafar menjelasan Rapat kerja DPD RI bertujuan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Inhil kepada dirinya tentang keluhan  melorotnya harga kelapa dan kopra. ‘’Ini aspirasi langsung yang saya dengar.

Tentu pemerintah daerah (Dinas instansi terkait), tahu permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kalau permasalahan nanti menyangkut langsung kita koordinasi.

Tetapi itu menyangkut kewenangan pusat segera kita panggil kementerian atau pihak terkait lainnya di Jakarta. Dan permasalahan itu juga akan saya angkat di rapat Paripurna DPD RI,’’ ujar Gafar Usman pada acara  rapat kerja  Daerah DPD RI tersebut.
    
Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Kabid Perkebunan Rakyat, Vera Virgianti mengungkapkan, perkebunan kelapa sangat luas di Riau, terutama terdapat di Inhil. Khusus Inhil luas kebun kelapa rakyat mencapai lebih kurang  500 ribu haktare.

Hanya saja sangat disayangkan, karena tidak mendapat perhatian dan penanganan serius, produksi kelapa Inhil  sampai saat belum memberikan kesejahteraan maksimal untuk para petani. 
     
Apalagi akhir-akhir harga kelapa dan kopra cendrung menurun. Bahkan Juni 2018 harga kelapa Rp700  per butir. Karena waktu terjadi panen raya, sementara perusahaan sambu sebagai penampung selama ini, menolak.

Akibatnya buah membanjir, sementara pihak lain dengan partai yang besar tidak bisa dengan alasan banyak pengusaha enggan membali kelapa di Inhil dengan biaya sandar kapal di Tambilhan  terlalu mahal.
     
‘’Sebenarnya, kalau Perusahaan Sambu tidak mengambil tak masalah, tetapi harus ekspor jalan. Ini gak,  kelapa membludak, permintaan lain tak ada. Kalau pelabuhan Kuala Enok, kami yakin ekspor berskala besar bisa terjadi sehingga harga kelapa bisa naik,’’  ujar vera
      
Ditambahkan Vera, namun  semenjak rapat koodinasi Pemda, dengan diturunkan harga sandar kapal, sekarang harga harnya sudah mulai membaik yakni berkisar Rp1300 sampai 1400 per butir. Dan harga kopra Rp3600 / Kilogram,’’ papar Vera.
     
Selain itu, murah harga kelapa di Inhil sampai saat ini, khusus kelapa belum ada pengelolaan untuk industri hilirnya, yang terjadi  hanya dijual ke perusahaan dan penampung bahkan juga ada ke tangkulak. ‘’Seharusnya harus ada untuk membuat industri hilir, sehingga harga kelapa bisa stabil dalam kondisi apapun,’’ ungkap Buk Kabid.
    
Selain itu, penyebab  untuk ekspor kelapa di daerah sangat sulit, karena Pelabuhan Rakyat di Parit II  dan Pelabuhan International di Kuala Enok tidak berfungsi optimal. Kalau di Parit II fasilitas tidak memadai, sedangkan Pelabuhan International jalan atau akses menuju ke Pelabuhan itu sangat jelek, sehingga sulit untuk dilalui,’’ beber Vera.
    
Sementara itu, Raja Sespi   dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau mengungkap,  Pelabuhan Kuala Enok sampai sekarang memang belum berfungsi, salah satu penyebabnya karena jalan akses menuju Pelabuhan Kuala Enok itu hancur total sehingga mobil pengangkut barang itu  enggan masuk pelabuhan itu.

‘’Kemudian sarana penunjang lainnya juga  belum lengkap di pelabuhan tersebut. Tetapi kalau Pelabuhan Kuala Enok sudah berfungsi normal, banyak alternatif untuk penjualan kelapa dan kopra di Inhil tersebut, ‘’ bebernya.
        
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provini Riau, Yulmirianti Moesa sangat prihatin tentang harga kelapa di Inhil. Pemerintah Riau sudah berupaya meningkatkan harga kelapa di Inhil tetapi karena hukum pasar belaku, harga tersebut sulit sesuai yang normal sulit dipertahankan.

‘’Kita mengusulkan seperti harga kelapa sawit. Kalau sawit, bisa dipatok harganya oleh pemerintah  tetapi kelapa atau kopra kok tidak bisa. 
    
‘’ Kita inginkan harga kelapa ini, bisa kita buatkan dengan harga sawit. Bisa dipatok pemerintah, sehingga masyarakat bisa menakarnya sendiri,’’ harap Kadis.