KILASRIAU.com - Hingga pertengahan Januari 2019, seluas 108,5 hektare lahan di Provinsi Riau terbakar. Namun demikian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2019. 

"Januari ini sudah 108,5 hektare lahan yang terbakar di Riau, paling luas berada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) seluar 82 hektare," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger. Ahad (14/1/2019). 

Selain Rohil, lanjut Edwar, Kabupaten Kampar dengan luas lahan yang terbakar 14 hektare. Selanjutnya Bengkalis 10 hektare, Dumai 1,5 hektare dan Pekanbaru 1 hektare.

"Luasan lahan  yang terbakar itu tercatat sejak 2 Januari sampai 13 Januari 2019," ujar mantan Penjabat Walikota Pekanbaru ini. 

Edwar menyampaikan, hingga saat ini pemadaman terus dilakukan oleh tim di lapangan. Baik itu dari BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri maupun masyarakat saling bahu membahu melakukan pemadaman.  

"Tim masih berjibaku di lapangan. Pemadaman dilakukan melalui darat, dan belum ada melalui udara," bebernya 

Pemadaman tersebut dilakukan di beberapa titik yakni di Kepulauan Lenggadai Hilir, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rohil. Di sana sudah ada 40 hektare lahan yang terbakar.

"Di Rohil sudah padam dan saat ini sedang pendinginan. Semoga semua bisa teratasi dengan baik," ungkap dengan berharap agar semua masyarakat dapat menjaga agar tidak terjadi Karhutla. 

Meski Karhutla terus meluas, sebut Edwar, namun belum ada satupun kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat.

"Sampai saat ini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat, karena sampai saat ini masih bisa teratasi dengan baik di lapangan," paparnya. 

Karena itu, pihaknya belum menetapkan status. Karena untuk menetapkan status siaga darurat provinsi, syaratnya sudah ada dua kabupaten/kota yang telah menetapkan status.

"Kalau sudah ada dua kabupaten/kota yang menetapkan status siaga darurat karhutla, tentu kita akan pertimbangkan pula untuk menetapkan status provinsi. Kita akan gelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait," tukasnya.