KILASRIAU.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta dibedakan antara kerja keras dengan kerja paksa terkait isu mahasiswa RI di Taiwan. JK yakin para mahasiswa itu bukan kerja paksa.

"Pertama, kita mengetahui dulu apa yang terjadi baru kita merumuskan, apa itu kerja paksa atau kerja keras, karena beda itu. Saya yakin itu bukan kerja paksa, itu mungkin kerja keras," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Menurut JK, bangsa Indonesia perlu mengetahui budaya kerja keras di negara lain. JK mencontohkan China dan Taiwan menjadi maju karena kerja keras.

"Kenapa Taiwan, China, maju? Karena kerja keras. Kalau mereka pergi kerja dan harus mengelem, membungkus 30 ribu, itu kan kerja keras. Itu perlu belajar kerja keras di samping belajar teknologi, perlu prilaku (kerja keras)," ujarnya.

JK yakin jika isu mahasiswa RI kerja paksa di Taiwan adalah kerja keras. JK memandang wajar jika para mahasiswa tersebut bekerja 8 jam lamanya.

"Saya yakin, mereka itu kerja keras, bukan kerja paksa. Bahwa mereka itu bekerja 8 jam, itu kan biasa," tuturnya.

Jika yang dikeluhkan para mahasiswa adalah bidang pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, menurut JK, terkadang hal tersebut memang terjadi.

"Tapi intinya harus bekerja mempergunakan kemampuan fisik yang baik dan tangannya untuk bekerja. Ya mungkin tidak terlalu dekat hubungannya (pekerjaan dengan latar belakang pendidikan), tapi saya katakan tadi, budaya kerja keras tadi ini harus melekat di jiwa masing-masing pekerja," imbuhnya.

"Kalau anda tidak bekerja keras, tidak mau nungguin berjam-jam, cepat bosan, gimana cepat maju negeri ini," lanjutnya.

Meski Indonesia tidak memiliki kantor kedutaan besar di Taiwan, namun menurut JK, Indonesia memiliki kantor perdagangan di Taiwan. Selain itu, ada juga tim khusus yang mengurus terkait pendidikan bagi warga yang sekolah ke Taiwan.

"Kita di sana tidak ada kedutaan, ya ada kantor perdagangan ya. Jadi kantor perdagangan itu tidak punya atase, tapi tim yang mengurus itu. Tentu pejabat yang ditugaskan itu menjaga, tidak perlu Atase menjaganya, tapi yang paling penting, mereka bukan hanya mendapatkan ilmu tapi mendapatkan budaya kerja," ucapnya.

Pemerintah Taiwan sebelumnya membantah mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Hsing Wu Science and Technology University. 

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen, dalam jumpa pers di kantornya, gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat (4/1). 

"Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas," ungkapnya.