PEKANBARU, KILASRIAU.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang diperkirakan sekitar Rp8,3 triliun tetap bisa melakukan pengambangun infrastruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, kepada CAKAPLAH.com, Jumat (9/11/2018) di Pekanbaru. Dia mengatakan dengan anggaran itu pihaknya tetap akan melanjutkan pembangunan sesuai RPJMD

"Melanjutkan pembangunan itu pasti. Karena kita ada target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata Ahamd Hijazi.

Meski begitu, ia tak menampik dengan anggaran sebesar itu, agar bisa melakukan pembangunan fisik terpaksa porsinya dikurangi dari tahun 2018.

"Kalau tahun ini bisa diatas Rp1 triliun, paling tidak tahun depan mendekati Rp1 triliun harus kita alokasikan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, karena itu penting bagi masyarakat," ujarnya.

"Begitu juga rumah layak huni, masih terus kita jalankan tahun depan. Pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru terus kita bangun. Termasuk sarana prasarana kesehatan," sambungnya.

Menurutnya untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat tidak boleh berhenti. Sebab, itu menyangkut pelayanan publik yang harus diberikan.

"Itu semua sudah kita alokasikan di RAPBD 2019. Tinggal nanti kita menyesuaikan volumenya sedikit dikurangi. Misal, kalau selama ini kita bangun flyover dan gedung perkantoran, tahun depan kita tetap bangun tapi volumenya dikurangi dengan prinsip berkelanjutan," cakapnya.

Agar pembangunan infrastruktur bisa dijalankan, pihaknya akan mengurangi belanja tidak langsung.

"Tahun depan kita punya kecenderungan mengurangi belanja-belanja tidak langsung, terkait sarana-sarana pendukung seperti pengadaan meja dan kursi kita kurangi. Ini supaya porsinya lebih berimbang ke masyarakat," cakapnya.