Dilaporkan ke DPP Demokrat, Firdaus: Silahkah Saja, itu Kewenangan DPD
PEKANBARU, KILASRIAU.com - Dampak memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin saat menghadiri deklarasi Pro Jokowi (Projo), Firdaus yang juga Walikota Pekanbaru dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat oleh pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat Riau.
Menanggapi dirinya telah dilaporkan ke DPP terkait dukungannya yang tak dianggap sejalan, Firdaus saat ditemui di sela-sela acara hanya menjawab diplomitis.
"DPD sebagai perpanjangan tangan partai, silahkan saja mau melaporkan ke DPP. Karena kebijakan itu kan ada sama ketua DPD. Itu bagian dari tugas beliau," kata Firdaus, Senin (22/10/2018).
- Usung Jargon Oke Gas, Erizal Pastikan Maju di Pilkada Rohul
- Parisman Ihwan Nyatakan Siap Maju Calon Wali Kota Pekanbaru
- Peluang Pj. Bupati Secara Hukum Maju Sebagi Calon Bupati
- Serius Perhatikan Inhil, Anggota DPR RI Ini Anggarkan Pembangunan Jalan Menuju Wisata Religi
- Testing The Water Menjelang Pilkada Kabupaten Inhil
Firdaus mengaku, siap menerima konsekuensi, jika nantinya diberikan sanksi oleh DPP terkait dukungan pribadinya ke Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Sekarang kan tinggal DPP dan DPD, mau mengambil sikap apa. Kalau sikap saya kan jelas. Tinggal secara organisasi saja mau diapain," tegasnya.
Firdaus yang pernah menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru, menyebut apakah dukungan yang diberikan saat menghadiri acara Projo dianggap salah satu bentuk perlawanan ke partai.
"Apakah sikap ini dianggap saya anak nakal, atau dianggap wajar. Kalau mau menjewer. Itu kewenangan partai. Sebagai kader kita menerima, apa yang menjadi kebijakan partai," pungkasnya.
Tulis Komentar