JAKARTA, KILASRIAU.com - Pilpres makin dekat, namun tak banyak peluru tajam dilontarkan Jokowi-Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Rupanya Jokowi fokus mengamankan grassroot alih-alih meladeni serangan-serangan oposisi.

Akhir-akhir ini Jokowi mengambil kebijakan yang sangat menyentuh masyarakat. Meski sudah ada dana desa, Jokowi melengkapi dengan dana kelurahan dan dana operasional desa pada 2019 nanti.

Jelas ini memancing reaksi keras oposisi. Sandiaga Uno melihat timing keluarnya kebijakan itu di tahun Pilpres mengandung siasat tertentu.

"Apa saja program, kalau niatnya untuk membantu masyarakat, terlepas timing-nya kapan, itu harus diapresiasi. Tapi kalau misalnya di tahun politik, di 2019 ini, pasti masyarakat bisa menilai sendiri, apakah ini ada udang di balik batu atau apakah ini sebuah program yang memang dicanangkan sebelumnya," kata Sandiaga di Jalan Jenggala II Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ahad (21/10).

Pakar komunikasi Universitas Paramadina, Hendri W Satrio, melihat kebijakan itu memang sangat jelas sebagai strategi pamungkas Jokowi. "Itu strategi Jokowi mengamankan suara di grassroot," kata Hendri kepada wartawan, Selasa (22/10/2018).

Bagi petahana, menurut Hendri, dana taktis seperti dana bansos dan dana kelurahan memang andalan. Namun timingnya juga harus tepat.

"Sebab bila terlalu cepat pemilik suara malah bisa lupa," katanya.

Kelemahan kebijakan ini ada pada distribusi. Bila distribusi tidak merata malah bisa jadi bumerang bagi pemerintah.

"Karena yang tidak kebagian akan memberikan dukungan langsung ke oposisi," ujar Hendri.

Jokowi, masih menurut Hendri, selama ini sering memberikan jadiah baik dalam bentuk barang maupun sertifikat. "Jadi tidak kelihatan bedanya, sangat mungkin dana keluarahan ini dianggap seperti hadiah yang sudah sering diberikan jadi faktor 'wow' nya kurang," pungkasnya.